Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim

Forum

Infrastruktur Hijau Kota

Tuesday, 02 February 2010 20:02 Nirwono Joga

Nirwono Joga

Jakarta, Semarang, Surabaya, Samarinda, Makassar, dan kota-kota pesisir di Nusantara terancam bencana iklim. Jakarta, Dhaka, dan Manila adalah kota-kota yang berada pada peringkat teratas di antara 11 kota besar di Asia yang rawan terkena dampak perubahan iklim.

Di dalam pembangunan kota dikenal prasarana infrastruktur kota atau infrastruktur abu-abu berupa jalan raya, jaringan drainase, jaringan listrik, dan infrastruktur sosial (rumah sakit dan sekolah). Kini, di era pemanasan global dan perubahan iklim, konsep pembangunan kota berkelanjutan dikenal infrastruktur hijau kota (urban green infrastructure).

Infrastruktur hijau didefinisikan sebagai An interconected network of green space that conserves natural ecosystem values and functions and provides associated benefits to human population (Green Infrastructure: Smart Conservation for the 21st Century, 2001).

Dari sudut pandang ini, infrastruktur hijau merupakan kerangka ekologis untuk keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi, sebagai sistem kehidupan alami yang berkelanjutan. Infrastruktur hijau merupakan jaringan ruang terbuka hijau (RTH) kota untuk melindungi nilai dan fungsi ekosistem alami yang dapat memberikan dukungan kepada kehidupan manusia.

Sebagai contoh, apabila pemerintah telah membangun infrastruktur jaringan air bersih untuk kebutuhan air masyarakat, jaringan RTH dapat memasok oksigen (O) yang sangat diperlukan warga. Demikian pula apabila pemerintah telah membangun jaringan infrastruktur penanggulangan limbah cair ataupun padat agar terhindar dari pencemaran yang berdampak negatif bagi warga, dengan adanya jaringan RTH dapat menetralisir dampak pencemaran udara, terutama penyerapan karbon dioksida (CO), sekaligus menekan emisi karbon pemicu pemanasan bumi.

Infrastruktur hijau merupakan jaringan yang saling berhubungan antara sungai, lahan basah, hutan, habitat kehidupan liar, dan daerah alami di wilayah perkotaan; jalur hijau, kawasan hijau, dan daerah konservasi; daerah pertanian, perkebunan, dan berbagai jenis RTH lain, seperti taman-taman kota. Pengembangan infrastruktur hijau dapat mendukung kehidupan warga, menjaga proses ekologis, keberlanjutan sumber daya air dan udara bersih, serta memberikan sumbangan kepada kesehatan dan kenyamanan warga kota (liveable cities).

Infrastruktur hijau merupakan jaringan terpadu dari berbagai jenis RTH, terdiri dari area (hub) dan jalur (link).

Suatu RTH berbentuk area hijau dengan berbagai bentuk dan ukuran, seperti RTH dengan luasan tertentu, seperti taman kota, pemakaman, situ/telaga/danau, hutan kota, dan hutan lindung yang berfungsi sebagai habitat satwa liar dan proses ekologis.

Ruang terbuka hijau yang berbentuk jalur atau koridor, seperti jalur hijau jalan, sempadan sungai, tepian rel kereta api, saluran udara tegangan tinggi, dan pantai, merupakan penghubung (urban park connector) area-area hijau untuk membentuk sistem jaringan RTH kota.

Infrastruktur hijau dapat digunakan sebagai pengendali perkembangan kota agar tidak terjadi peluberan kota (urban sprawl) karena kawasan ataupun jalur yang telah ditetapkan sebagai RTH (mestinya) tidak dapat dikonversi ke fungsi lain.

Prinsip dasar

Penerapan infrastruktur hijau perlu memerhatikan prinsip-prinsip dasar agar tercapai berbagai fungsi ekologis yang diembannya untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Hal ini sesuai gagasan utama KTT Bumi dan Konferensi Perubahan Iklim, yaitu adanya ”kebutuhan” dan ”keterbatasan”.

Keterhubungan (linkages) antarkawasan RTH dengan jalur dan koridor hijau merupakan kunci keberhasilan infrastruktur hijau kota. Keterhubungan antar-ruang hijau, baik area maupun jalur hijau, merupakan strategi dalam menanggulangi degradasi lingkungan kota, seperti banjir, rob, longsor, krisis air tanah, pemanasan lingkungan kota, meningkatnya pencemaran udara, rusaknya habitat satwa liar, dan kerusakan lingkungan lainnya.

Infrastruktur hijau harus diintegrasikan dengan rencana pembangunan infrastruktur kota, seperti pembangunan jalan, drainase, dan prasarana lain, termasuk keterkaitan dengan infrastruktur antarkota pada skala wilayah, metropolitan, ataupun megalopolitan.

Implementasi infrastruktur hijau dijabarkan dalam pola pemanfaatan ruang. Pola Pengamanan Ekologis yang Komprehensif (Comprehensive Ecological Security Pattern) merupakan pola ruang kota yang berkaitan dengan infrastruktur hijau (Wang, Chen, Yang dalam ISOCARP Congress ke-44, 2008).

Pola pengamanan ekologis (Ecological Security Pattern/ ESP) untuk setiap kota bisa berbeda bergantung pada permasalahan lingkungan kotanya. Pola pengamanan ekologis kota terdiri dari pola pengamanan terhadap masalah air dan banjir, udara, bencana geologis, keanekaragaman hayati, warisan budaya, dan rekreasi.

Pola pengamanan air dan banjir (flood and stormwater security pattern) berhubungan dengan proses-proses hidrologis, seperti aliran permukaan (run off), daerah resapan air (infiltration), dan daerah tangkapan air hujan (catchment area).

Diperlukan data aliran air permukaan, seperti sungai, waduk, situ, dan daerah genangan air pada waktu hujan. Tujuannya adalah untuk menyusun pola RTH pengendalian banjir, yaitu dengan menentukan daerah-daerah yang tidak boleh dibangun untuk fungsi konservasi dan preservasi agar proses-proses hidrologis tetap dapat berlangsung.

Pola pengamanan udara (air security pattern) berhubungan dengan upaya peningkatan kualitas udara agar udara kota tetap segar, tidak tercemar, dan sehat untuk warga. Kawasan dengan potensi pencemaran udara tinggi menjadi prioritas dalam penyediaan RTH untuk mengendalikan pencemaran udara, terutama sektor transportasi. Jalur hijau jalan dan kawasan industri menjadi fokus utama penentuan pola RTH kota.

Pola pengamanan bencana geologis (geological disaster security pattern) berhubungan dengan pengendalian daerah-daerah yang rawan longsor, amblesan muka tanah (land/surface subsidence), daerah patahan geologi, dan daerah rawan bencana geologis lainnya.

Pola pengamanan keanekaragaman hayati (biodiversity security pattern) berhubungan dengan konservasi berbagai spesies dan habitat tempat mereka bisa hidup. Kesesuaian lahan untuk habitat berbagai spesies dan penentuan kawasan yang harus dikonservasi merupakan fokus utama agar penataan ruang kota tetap memberi peluang keanekaragaman biologis.

Pola pengamanan warisan budaya (cultural heritage security pattern) berhubungan dengan konservasi situs budaya (heritage site), seperti bangunan cagar budaya dan kawasan lanskap cagar budaya (landscape heritage). Kawasan atau tempat yang bernilai budaya tinggi perlu dicagar dan dikonservasi agar tak habis dilanda pembangunan fisik yang akan mengubah wajah lanskap.

Pola pengamanan rekreasi (recreational security pattern) berhubungan dengan tempat- tempat yang mempunyai fungsi sosial dan nilai rekreasi bagi warga kota. Taman kota, taman lingkungan, taman rekreasi, taman pemakaman, kawasan dengan pemandangan indah, kawasan dengan fitur alam yang unik, dan lanskap vernakular merupakan daerah-daerah yang perlu diamankan dari pembangunan kota.

Penggabungan peta-peta pola pengamanan ekologis secara komprehensif dalam peta Geographic Information System (GIS) telah dilakukan di beberapa kota di dunia, seperti Beijing, Melbourne, Sydney, Singapura, dan London. Semoga kota kita juga dapat segera membangun infrastruktur hijau. Semoga.

NIRWONO JOGA Wakil Ketua Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia

Jakarta, Semarang, Surabaya, Samarinda, Makassar, dan kota-kota pesisir di Nusantara terancam bencana iklim. Jakarta, Dhaka, dan Manila adalah kota-kota yang berada pada peringkat teratas di antara 11 kota besar di Asia yang rawan terkena dampak perubahan iklim.

Kami Tak Sanggup Menghentikan Kerakusan Ini...

Monday, 25 January 2010 15:04 Ambrosius Harto Manumoyoso dan A Handoko

Oleh Ambrosius Harto Manumoyoso dan A Handoko

KOMPAS.com - Rakus. Begitu kesan pertama saat melihat sebagian hutan pendidikan dan penelitian milik Universitas Mulawarman, Samarinda, di kawasan Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto, digerogoti.

Pihak kampus tak bisa berbuat banyak, bahkan ketika hutan yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, tersebut ditambang secara liar oleh berbagai kalangan. ”Kami tidak mampu menghentikan kerakusan ini. Kewenangan kami cuma memakai hutan ini untuk kepentingan pendidikan dan penelitian, tidak lain dari itu,” kata Direktur Pusat Penelitian Hutan Tropis Universitas Mulawarman (PPHT Unmul) Chandradewana Boer.

Tanggal 14 Januari lalu, Boer menunjukkan seluk-beluk hutan di wilayahnya, termasuk melihat seberapa parah penambangan yang telah berlangsung saat ini. Benar saja, hati tersayat melihatnya.

Betapa tidak. Hutan seluas lebih dari 40 kali lapangan sepak bola atau sekitar 40 hektar dari 20.271 hektar hutan yang dikelola Unmul itu sedang dihancurkan. Permukaan tanah dikupas dan materialnya dipindah-pindah. Perut bumi diacak-acak dan dibongkar agar batu bara bisa diambil dan dijual.

Pertambangan masih berlangsung, tetapi sudah menyisakan lubang galian (pit) yang amat lebar dan sangat dalam, mencapai 150 meter. Dasar dan dinding pit itu hitam sebagai bukti bahwa hutan Unmul itu mengandung batu bara yang melimpah. Buldoser, eskavator, traktor, truk, dan mobil gardan ganda berseliweran di jaringan jalan dalam pit, seperti berlomba.

Kegiatan seperti itu bukan hanya di lahan Unmul saja. Di sekeliling Tahura Bukit Soeharto beroperasi 19 perusahaan pemilik kuasa pertambangan dengan izin dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang ironis, 12 kuasa pertambangan di antaranya mengelola lahan konsesi yang ternyata tumpang tindih, seluas 1.156 hektar, dengan hutan Unmul.

Meskipun ditunjuk sebagai pengelola oleh Kementerian Kehutanan, Unmul tidak mampu menghentikan pertambangan. Yang mengenaskan, operasi tambang batu bara itu ternyata legal akibat adanya tiga Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan yang saling berbeda mengenai koordinat tata batas Tahura Bukit Soeharto. Padahal, SK-SK itu menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meminta rekomendasi Kementerian Kehutanan guna penerbitan kuasa pertambangan.

Dalam konteks itu, SK terbaru bernomor 577 Tahun 2009 membatalkan SK 270/1991 dan SK 419/2004. Namun, kuasa-kuasa pertambangan yang telanjur keluar berdasarkan dua SK terdahulu tetap berlaku sampai izinnya habis.

Untuk mencapai pelabuhan harus melalui jalan-jalan dalam hutan ini. Boer dan kami pun harus ditanyai ini-itu oleh satuan pengamanan perusahaan tambang batu bara untuk masuk ke kawasan Unmul tersebut. Tuan rumah ternyata tidak leluasa menyusuri hutan milik mereka.

Di hutan Unmul bahkan juga ada ladang, permukiman, menara telekomunikasi, dan instalasi listrik. Kerusakan bertahun-tahun akibat pembalakan, perambahan, dan pertambangan mengakibatkan tidak lebih dari 6.000 hektar hutan Unmul yang masih berkondisi baik meskipun tidak terlalu lebat.

Tidak ada lagi hutan perawan karena Tahura Bukit Soeharto pernah terbakar hebat. Hutan berkondisi baik yang tersisa adalah generasi kedua yang masih selamat dari ancaman penghancuran. ”Kami berharap diberi kewenangan mengelola hutan secara mandiri, meski tidak luas, cukup yang 6.000 hektar yang masih bagus ini,” tambah Boer.

Kerakusan perlahan juga memangsa bumi Samarinda. Tidak hanya dirasakan kampus yang notabene memiliki kepentingan penelitian, yang memiliki kepentingan jauh ke depan, batu bara juga meresahkan warga. Warga di RT 25 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda, contohnya.

Saat ini, permukiman RT 25 yang berjarak sekitar 25 meter dari bekas pertambangan batu bara sering kebanjiran akibat tiga danau bekas galian (pit) tidak direklamasi. Setiap sehabis hujan, air tiga danau yang bercampur lumpur dari erosi tanah bekas tambang meluap ke permukiman warga.

Masih di Kecamatan Samarinda Utara, tambang batu bara sudah tiga tahun ini menyusahkan warga RT 28 Kelurahan Tanahmerah. Sebelum ada tambang, warga memanfaatkan Sungai Rimbawan di belakang permukiman untuk mandi dan mencuci. Warga kadang berani mengonsumsi air sungai itu.

Namun, setelah ada tambang, sungai mendangkal akibat endapan lumpur dan pasir yang tebal dan hampir setinggi permukaan jalan. Air sungai masih ada, tetapi sangat sedikit. ”Kalau air dipakai mandi bisa membuat badan gatal-gatal. Air tidak bisa dipakai minum lagi sehingga kami harus membeli air isi ulang,” kata warga RT 28, Dominicus.

Pemerintah Kota Samarinda telah menerbitkan 76 kuasa pertambangan pada lahan konsesi 50.808 hektar atau 71 persen dari luas Kota Tepian yang 71.823 hektar. Sebanyak 55 kuasa pertambangan di antaranya sudah berproduksi pada lahan konsesi 38.814 hektar atau lebih dari separuh luas Samarinda. Kuasa-kuasa pertambangan itu ada di sekeliling bahkan di segala penjuru dalam kota.

Padahal, dari batu bara, Samarinda cuma mendapat pendapatan asli daerah Rp 399 juta atau 4 persen dari total PAD tahunan yang Rp 112 miliar.

Suria Dharma dari Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Unmul mengatakan, Samarinda kian rentan kebanjiran karena dikepung tambang. ”Reklamasi memang mahal, tetapi dampak bencana bagi masyarakat sebenarnya jauh lebih mahal sebab menyangkut kerugian material dan sosial,” katanya. (WER/FUL)

KOMPAS.com - Rakus. Begitu kesan pertama saat melihat sebagian hutan pendidikan dan penelitian milik Universitas Mulawarman, Samarinda, di kawasan Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto, digerogoti.

Perubahan Iklim dan Adaptasi Penduduk Lokal

Friday, 22 January 2010 15:02 JOHAN ISKANDAR

Oleh JOHAN ISKANDAR

Perubahan iklim telah melanda dan dirasakan secara global oleh komunitas lokal di berbagai kawasan dunia secara lintas budaya (Crate dan Nutall, 2009:9). Kecenderungan perubahan iklim tersebut dirasakan pula di Indonesia. Sejak tahun 1990-an, misalnya, berbagai kawasan di Indonesia kian sering dilanda kekeringan.

Akibatnya, tiap terjadi kekeringan, ratusan hektar sawah di Pulau Jawa mengalami gagal panen atau puso (Iskandar, 2007:121). Bahkan diperkirakan pada masa-masa mendatang gejala perubahan iklim global tersebut akan kian serius melanda berbagai kawasan dunia. Karena itu, pengetahuan ekologi tradisional dari komunitas lokal di Indonesia untuk upaya adaptasi terhadap perubahan iklim perlu dikaji dan diberdayakan secara saksama.

Pengetahuan iklim

Pada masa silam, dalam bercocok tanam padi di ladang (huma) ataupun sawah, petani di Tatar Sunda berlandasan kuat pada pengetahuan ekologi tradisional, seperti tentang iklim. Pada umumnya iklim dikenal dalam tiga tingkatan, yaitu iklim tahunan, bulanan dan harian. Iklim tahunan dibedakan menjadi dua kategori utama, yakni musim hujan (usum hujan atau usum ngijih) dan musim kemarau (usum halodo).

Sementara itu, siklus iklim dalam setahun disusun dalam 12 mangsa, yaitu kasa, karo, katiga, kapat (sapar), kalima, kanem, kapitu, kadalapan, kasanga (kasalapan), kadasa (kasapupuluh), desta (hapit lemah), dan sada (hapit kayu). Selain itu, dikenal pula variasi iklim harian, yaitu pada waktu siang (beurang) dan malam (peuting).

Dalam pranata mangsa, tiap mangsa menggambarkan pengetahuan penduduk tentang karakteristik kondisi variasi iklim, seperti keadaan angin, temperatur udara, kelembaban, curah hujan, dan berbagai indikator di alam. Mangsa kasa berupa musim kemarau, misalnya, ditandai dengan kondisi iklim harian, seperti suhu udara siang hari yang sangat panas dan malam hari yang sangat dingin, serta daun beberapa tumbuhan berguguran.

Pada masyarakat Baduy, bulan kasa merupakan masa panen huma serang dan dilakukan upacara kawalu kahiji (Iskandar, 2007:117). Adapun bagi petani sawah, bulan kasa merupakan panen padi musim garapan utama.

Petani di Tatar Sunda juga sangat menyadari bahwa keberhasilan bercocok tanam padi di huma atau sawah sangat dipengaruhi faktor-faktor lingkungan, seperti variasi iklim. Karena itu, untuk tanam padi, petani memilih waktu yang sangat tepat. Sebab, kegagalan mereka menentukan waktu yang tepat untuk tanam padi dapat menyebabkan kegagalan panen. Guna menentukan masa yang tepat untuk tanam padi tersebut, dipakai berbagai indikator alam, seperti kontelasi bintang di langit, seperti bintang wuluku atau bintang kidang (The Belt of Orion) dan bintang kartika (The Pleiades).

Pada masa silam, di awal penggarapan sawah di Tatar Sunda senantiasa diadakan upacara mitembeyan oleh segenap warga desa. Upacara tersebut merupakan pertanda bahwa warga telah menyepakati waktu yang sesuai untuk bercocok tanam padi, antara lain dengan didasarkan pada hasil indikasi rasi bintang wuluku (Mustapa [1913] 1996, 86-87).

Maka, kekompakan petani dalam menentukan waktu tanam padi memberikan keuntungan ekologis, seperti dapat mengendalikan hama dan mengatur kecukupan air irigasi dari kawasan hulu hingga hilir (bandingkan dengan Lansing, 1991).

Pengetahuan varietas padi

Selain memiliki pengetahuan tentang iklim, petani di Tatar Sunda pada masa silam juga memiliki pengetahuan tentang varietas padi lokal. Contohnya, berdasarkan klasifikasi petani (folk classification), varietas padi dibedakan menjadi pare ketan dan non-ketan. Lantas, berbagai varietas padi tersebut dapat dibedakan pula menurut sifat ekologis, bentuk morfologi, dan cita rasa (kuliner).

Menurut sifat ekologis, dikenal sejumlah varietas padi lokal, seperti padi tahan kering (pare huma atau gogo), padi tahan genangan air (pare ranca), padi dataran tinggi dengan umur panjang (pare leuir), dan padi dataran rendah dengan umur pendek (pare hawara). Menurut morfologinya, dikenal varietas padi berbulu (pare bulu) dan padi tidak berbulu (pare leger atau gundil); biji padi gede, sedengan, leutik, buleud, pondok, panjang, dan sedengan; dengan warna beras (beas) bodas, beureum, hideung, dan lain-lain.

Sementara itu, berdasarkan kuliner, dikenal nasi liket rasa lezat dan beraroma (pulen) serta nasi tidak liket (bear) dengan rasa kurang lezat. Sebelum diintroduksi varietas padi unggul berumur genjah, nonfotosensitif, melalui program revolusi hijau, petani di Tatar Sunda memiliki kemampuan bercocok tanam padi secara mandiri dengan daya lenting tinggi dan berkelanjutan.

Pada umumnya sistem pertanian tersebut berbasis pengetahuan ekologi tradisional mendalam serta terkait erat dengan sistem sosial ekonomi budaya. Dalam upaya mengadaptasikan faktor lingkungan lokal yang beragam dan kompleks, seperti variasi iklim, petani biasanya menanam aneka varietas padi yang memiliki sifat fotosensitif dengan masa berbunga menurut panjang hari (musim).

Penentuan waktu tanam berpedoman pada pranata mangsa, yaitu pada mangsa kapat dan kalima. Pada saat tersebut air berkecukupan dan populasi hama padi rendah. Ketika populasi hama padi meningkat, padi telah dipanen. Jadi, keterlambatan panen dapat menyebabkan kegagalan panen akibat hama atau pengaruh iklim.

Sementara itu, setelah panen padi, untuk bertanam padi pada periode penanaman berikutnya, petani menunggu hujan turun kembali. Pada saat itu lahan diistirihatkan sehingga kesuburan tanah dapat pulih karena terjadi penguraian unsur-unsur hara dari sisa jerami dan aktivitas berbagai jasad renik yang dapat pengikat nitrogen.

Umumnya produksi varietas padi lokal relatif lebih rendah dibandingkan dengan varietas padi unggul genjah. Akan tetapi, varietas padi lokal memiliki keunggulan lain, seperti memiliki adaptasi baik terhadap variasi lingkungan lokal, sifat kuliner enak dan lezat, serta penyediaan dan konservasi benih dapat diupayakan petani secara mandiri.

Maka, pengetahuan ekologi tradisional tentang adaptasi penduduk terhadap lingkungan yang cukup baik tersebut seyogianya dapat diberdayakan dalam upaya swasembada pangan dan menghadapi perubahan iklim global yang kian tidak menentu. JOHAN ISKANDAR Dosen Etnobiologi dan Peneliti PPSDAL-LPPM Unpad

Perubahan iklim telah melanda dan dirasakan secara global oleh komunitas lokal di berbagai kawasan dunia secara lintas budaya (Crate dan Nutall, 2009:9). Kecenderungan perubahan iklim tersebut dirasakan pula di Indonesia. Sejak tahun 1990-an, misalnya, berbagai kawasan di Indonesia kian sering dilanda kekeringan.

Dukung Deklarasi Klimaforum 2009 - Copenhagen

Wednesday, 16 December 2009 21:35 CSF

Seruan Aksi :

Perundingan COP 15 UNFCCC memasuki detik-detik terakhir, masyarakat sipil mengkhawatirkan COP 15 jauh dari harapan menyelamatkan manisia dari ancaman dampak perubahan iklim. Ratusan organisasi masyarakat sipil menggelar Forum tandingan sejak COP dimulai dalam Klimaforum. Perwakilan sekitar 67 negara datang ke Foum ini. Salah satu yang mereka hasilkan adalah Deklarasi Klimaforum 2009: Kami Butuh Perubahan Sistem Bukan Perubahan Iklim.

Kami membutuhkan dukungan anda menjadi penandatangan deklarasi Klimaforum, cantumkan dukungan anda disini

Deklarasi Klima Forum, buka disini

====