Forum

Klipping

Banjir Bandung Dipicu Parahnya Lingkungan

Monday, 22 February 2010 12:30 Kompas

BANDUNG, KOMPAS - Eskalasi banjir tahunan yang semakin besar di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dipicu oleh semakin parahnya kerusakan lingkungan di kawasan lindung dan hulu Sungai Citarum. Karena itu, Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis di Jabar yang dianggarkan Rp 25 miliar per tahun dinilai hanya berorientasi proyek.

Hingga hari Minggu (21/2), banjir di kawasan Bandung Selatan tetap belum mereda. Air bah yang menggenangi permukiman warga belum juga surut. Ketinggian air di permukiman masih sekitar 3 meter.

Penyaluran bantuan bagi korban banjir di Kecamatan Dayeuhkolot dan Baleendah, Kabupaten Bandung, juga belum merata. Dikdik Jamaluddin (34), warga Desa Dayeuhkolot, menuturkan, ia tidak memperoleh bantuan makanan dari kecamatan ataupun dermawan.

Cucu Wartini (49), juga warga Dayeuhkolot, mengaku harus bertahan di rumah saudara, dan tidak memperoleh bantuan. ”Mungkin saya tidak dihitung oleh pihak kecamatan,” kata Wartini.

Sementara di Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng), banjir menggenangi 90 rumah warga Desa Sumbersari, Kecamatan Kayen.

Proyek

Ahli hidrologi kehutanan dari Universitas Padjadjaran, Chay Asdak, Minggu, di Bandung, menilai, pemerintah tidak tegas menindak pelaku alih fungsi lahan yang memicu erosi besar-besaran dari hulu Citarum. Kedua, penanaman pohon di kawasan lindung dan kawasan hulu sia-sia karena tidak dilakukan dengan perencanaan matang.

Dari tahun ke tahun, menurut Chay Asdak, wilayah hutan lindung di Jawa Barat (Jabar) belum bertambah. Luas kawasan lindung di Jabar saat ini sekitar 760.000 hektar (ha) atau 20 persen dari total luas provinsi 3,8 juta ha. Jumlah itu belum ideal dengan luas yang dianggap memadai, yakni 1,71 juta ha atau 45 persen dari luas Jabar.

”Miliaran rupiah dana GRLK (Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis) sebaiknya jangan hanya dipakai untuk seremonial penanaman pohon. Pemerintah kurang memberdayakan masyarakat untuk turut menjaga pohon- pohon itu,” ujar Chay.

Pemerintah selaku pembuat kebijakan dinilai hanya membeli bibit dan langsung menanamnya di hutan tanpa mempertimbangkan kemungkinan bibit-bibit itu dicabut oleh petani yang merasa dirugikan karena penghijauan tersebut. Oleh karena itu, perlu didorong penerapan sistem pertanian yang memerhatikan nilai-nilai konservasi.

Anggota Dewan Pakar dari Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), Sobirin, mengatakan, perilaku masyarakat yang belum sadar lingkungan di sisi lain memperparah dampak banjir. ”Banyak selokan yang semestinya menjadi jalan air, tertutup sampah. Akibatnya, memicu air meluap,” ujarnya.

Banjir bandang Kendeng

Hingga Minggu pagi, suasana Desa Sumbersari, Kabupaten Pati, masih dirundung duka. ”Dari lima rumah yang jebol, barang- barang elektronik rusak dan dua ekor sapi masing-masing berharga Rp 9,5 juta terbawa arus. Banjir baru berangsur surut sekitar pukul 21.00,” kata Anggo Purnomo, tokoh masyarakat Dukuh Ngalingan, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati,

Hujan deras selama dua jam, Sabtu pukul 18.00, mengakibatkan Sungai Ngalingan di Desa Sumbersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, banjir bandang. Banjir bandang itu menjebol lima dari 90 rumah warga yang kebanjiran di Dukuh Ngalingan di lereng Pegunungan Kendeng.

Anggo menjelaskan, begitu air sungai bah naik setinggi 50 sentimeter, warga segera mengungsi. Banjir besar disertai suara gemuruh datang dari atas bukit dan menerjang permukiman penduduk di kanan-kiri sungai.

Anggo dan warga setempat mengharapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati segera memberikan bantuan kepada warga yang kebanjiran—terutama yang rumahnya rusak—misalnya, dengan memberikan uang untuk perbaikan rumah.

Secara terpisah, Wakil Bupati Pati Kartina Sukawati mengatakan bahwa pemerintah telah mengecek dan mendata lokasi dan keluarga yang terkena banjir bandang. Pemkab Pati akan memberi bantuan perbaikan rumah warga yang jebol. ”Kami juga sedang menunggu pencairan dana, untuk menormalisasi Sungai Juwana, senilai Rp 250 miliar,” katanya.

Hujan deras di hulu Sungai Juwana juga mengakibatkan sungai terbesar di Pati itu meluap, menggenangi permukiman dan persawahan desa-desa di Kecamatan Sukolilo, dan Gabus. Banjir terparah terjadi di Dukuh Penggingwangi, Desa Kasiyan, Kecamatan Sukolilo. Ketinggian air mencapai 40 sentimeter (cm), dan di dalam rumah 20 cm.

Kepala Desa Kasiyan, Rumaji, mengemukakan bahwa banjir menggenangi 50 rumah warga Dukuh Penggingwangi. Banjir juga merendam padi siap panen seluas sekitar 90 ha.

Curah hujan tinggi pemicu longsor terjadi di Desa Pusakamulya, Kecamatan Kiarapedes, Purwakarta, Jabar.

Pekan lalu, longsor mengakibatkan satu rumah hanyut, 16,7 ha lahan pertanian tertimbun, dan saluran air bersih rusak. Sedikitnya 40 keluarga masih mengungsi, sepekan terakhir, karena khawatir terjadi longsor lagi. (REK/HEN/MKN)

BANDUNG, KOMPAS - Eskalasi banjir tahunan yang semakin besar di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dipicu oleh semakin parahnya kerusakan lingkungan di kawasan lindung dan hulu Sungai Citarum. Karena itu, Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis di Jabar yang dianggarkan Rp 25 miliar per tahun dinilai hanya berorientasi proyek.

Last Updated ( Monday, 05 April 2010 12:33 ) Read more...

Perjuangan Maladewa Melawan Perubahan Iklim

Friday, 19 February 2010 12:28 Antara

Jakarta (ANTARA News) - Maladewa, negara yang sedang ketakutan ditenggelamkan laut jika suhu bumi semakin memanas, menghimbau negara-negara besar untuk mengurangi emisi gas buang mereka yang memang menjadi penyulut pemanasan global.

Negara dengan rangkaian pantai berpasir di Samudera India yang terkenal dengan alam bawah laut dan resort-resort mewahnya itu, berencana menjadi negara netral karbon pada 2020 dengan beralih menggunakan energi terbarukan seperti angin dan matahari serta berharap bisa menarik investasi asing.

Berikut adalah hasil korespondensi elektronik dengan Presiden Maladewa Mohamed Nasheed, salah seorang pembicara terdepan dalam Konfrensi Internasional Perubahan Iklim di Kopenhagen, Desember 2009.

Tanya : Bisakah Maladewa diselamatkan?

Jawab : Negara saya memang berada dalam bahaya tetapi saya tidak percaya kalau kami telah dikutuk.

Jika seluruh dunia bersatu melawan polusi karbon dan bersama-sama mendukung pembangunan hijau, maka kita bisa mengontrol krisis iklim itu.

Akhir abad ini, para akar memperkirakan tinggi air laut akan mencapai tahap paling mengkhawatirkan, yaitu dua meter. Itu jika semua usaha kita gagal. Jika kita menangani masalah ini lebih baik, air laut naik tidak lebih dari semeter.

Kami bisa menyesuaikan diri dengan beberapa perubahan ini, bahkan jika sebagian dari seluruh pulau ini harus dievakuasi. Setiap negara merugi jika kita tidak mengontrol polusi karbon. Jadi di satu sisi kita semua adalah warga Maladewa.

Tanya : Berapa yang harus dibayar untuk menjadi negara netral karbon? Ada yang memperkirakan dibutuhkan 1,1 miliar dollar AS untuk negara berpenduduk 310 ribu orang ini.

Jawab : Tidak ada yang bilang ini akan murah atau gampang. Kami sebenarnya sudah membayar banyak untuk mengimpor minyak yang digunakan untuk listrik. Kira-kira 300 ribu dolar AS per hari dengan harga 50 dolar per barel.

Kami mendorong sektor swasta untuk menanamkan banyak investasi di bidang infrastruktur. Bagi perusahaan swasta, berinvestasi di energi terbarukan, pembangkit listrik dari olahan sampah, atau skema penghematan energi akan mendatangkan keuntungan yang sehat selama bertahun-tahun.

Tetapi karena listrik tenaga angin dan matahari tidak stabil jadi kami membutuhkan dukungan yang lain, inilah tantangan terbesar kami.

Jika kami menggunakan teknologi biomas itu harus dari sumber yang berkelanjutan. Skenario terburuknya, jika kami harus menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel, maka kami harus sudah siap dengan meminimalisasi polusi yang ditimbulkan.

Tanya : Berapa banyak yang harus dibayar turis untuk pajak ekstra?

Jawab : Kami belum memmpunyai rencana untuk menarik pajak 'hijau' dari turis. Jika kami bisa menunjukkan bahwa meningkatkan netralitas karbon tidak saja mungkin, tetapi juga menguntungkan, maka negara-negara besar akan mengikutinya sehingga kita bisa mencapai kemajuan nyata dalam mengurangi polusi karbon.

Tanya : Menurut Anda, apakah Piagam Kopenhagen akhirnya akan menjadi dasar dari kesepakatan hukum baru yang mengikat?

Jawab : Terlalu cepat untuk mengatakan demikian, tetapi pastinya belum ada tanda-tanda baik menyangkut aspek hukum yang mengikat.

Dalam kasus lain, kita sebaiknya mempunyai perjanjian sebelum membuatnya mengikat secara hukum.

Protokol Kyoto mengikat secara hukum tetapi kontribusinya sangat sedikit dalam mengurangi emisi dan sebenarnya membuat beberapa permasalahan semakin berat dengan segala kerumitannya dan kekakuan pembagian antara negara maju dan berkembang.

Maladewa membuat banyak usaha di Kopenhagen untuk menyelamatkan kesepakatan terbaik yang mungkin dicapai.

Saat itu saya merasa kehancuran total akan menjadi hasil pertemuan itu. Tetapi akhirnya kita memperoleh satu piagam yang masih jauh dari kesempurnaan, tapi setidaknya sesuatu yang bisa kita bangun bersama.

Tanya : Apa harapan-harapan Anda di Konferensi Internasional Perubahan Iklim berikutnya di Meksiko, November mendatang?

Jawab : Ketakutan terbesar saya adalah satu kesepakatan yang ambisius dan mengikat akan selalu ditahan-tahan, lalu pembicaraan mengenai iklim mulai menyerupai negosiasi dagang, putaran perundingan tanpa akhir dengan sedikit kemajuan pada akhirnya.

Di Bali, semua orang berharap pada Kopenhagen. Sekarang setelah Kopenhagen orang-orang meletakkan harapan di Meksiko. Kita harus berhenti membodohi diri sendiri dengan mengatakan bahwa tindakan bisa ditunda sampai besok. (*)

sumber: Reuters

penerjemah: Liberty

editor: jafar

Jakarta (ANTARA News) - Maladewa, negara yang sedang ketakutan ditenggelamkan laut jika suhu bumi semakin memanas, menghimbau negara-negara besar untuk mengurangi emisi gas buang mereka yang memang menjadi penyulut pemanasan global.

Last Updated ( Monday, 05 April 2010 12:34 ) Read more...

26 Juta Hektar Hutan Dijarah

Tuesday, 16 February 2010 12:26 Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com - Total hutan di Indonesia yang dijarah hingga saat ini sudah sekitar 26 juta hektar atau setara 21 persen dari total luasan hutan di dalam negeri. Kawasan ini sudah tidak memiliki tegakan pohon lagi karena sudah sangat rusak.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Selasa (16/2/2010) usai menghadiri Rapat Koordinasi tentang Tata Ruang Nasional yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Menurut Zulkifli, kawasan hutan itu mencakup 70 persen dari wilayah Indonesia yang mencapai 180 juta hektar. Dari seluruh wilayah hutan itu, 23 persen atau 43 juta hektar di antaranya masih berbentuk hutan primer yang masih bagus kondisinya.

Adapun, 25 persen lainnya atau 48 juta hektar dalam kondisi separuh bagus separuh rusak karena bekas area HPH (hak penguasaan hutan). Sementara sekitar 21 persen lainnya sudah dijarah dan rusak tidak ada hutannya lagi.

"Kami menegaskan, seluruh hutan primer tidak bisa diganggu. Itu termasuk hutan konservasi, dan hutan lindung. Konservasi itu penting buat monyet, harimau dan hewan langka . Hutan lindung juga penting untuk kawasan serapan air," ungkapnya.

Atas dasar itu, Kementerian Kehutanan mengusulkan agar wilayah hutan yang ingin dikonversi untuk kepentingan lain adalah hutan yang sudah rusak tadi. Sebagian bisa digunakan untuk lahan tanaman pangan.

"Namun, pengalihan kawasan ini semua sangat tergantung pada tata ruang. Nah tata ruang inilah yang harus disusun oleh tim terpadu nanti. Pemerintah Daerah harus membuat peraturan daerah dulu. Lalu diusulkan ke tim terpadu. Kalau semua sudah setuju, buat amdalnya (analisis dampak lingkungan)," ujar Zulkifli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Total hutan di Indonesia yang dijarah hingga saat ini sudah sekitar 26 juta hektar atau setara 21 persen dari total luasan hutan di dalam negeri. Kawasan ini sudah tidak memiliki tegakan pohon lagi karena sudah sangat rusak.

Indonesia Tuan Rumah Pertemuan Menteri LH Global

Tuesday, 16 February 2010 12:23 Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan ke-11 Special Session of The UNEP Governing Council/Global Ministerial Environment Forum (GC-UNEP) pada tanggal 24-26 Februari mendatang, di Bali.

Pertemuan ini merupakan pertemuan konsultasi tingkat menteri dari seluruh negara yang tergabung dalam PBB, dan melakukan review pada isu-isu kebijakan bidang lingkungan hidup global.

Sebanyak 44 menteri lingkungan hidup dijadwalkan akan menghadiri pertemuan yang diperkirakan diikuti oleh sekitar 1.500 orang peserta dari 101 negara.

Menteri Lingkungan Hidup Gusti M Hatta menyatakan, kesempatan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat dunia ini merupakan kehormatan bagi Indonesia. Apalagi, pertemuan ini merupakan pertemuan menteri lingkungan hidup pertama pasca-KTT Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark, pada Desember 2009 lalu.

"Ini menunjukkan citra kita bagus dalam komitmen yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan," ujar Gusti, dalam jumpa pers di Kementerian Lingkungan Hidup, Selasa (16/2/2010) sore.

Pertemuan yang akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini bertema "Environment in the Multilateral System" dan akan membahas tiga bahasan pokok. Pertama, International Environmental Governance (IEG) and sustainable development.

Pembahasan mengenai keanekaragaman hayati dan hasil dari tiga pertemuan sebelumnya di Basel, Rotterdam dan Stockholm. Bahasan kedua mengenai green economy yang berisi perkembangan komprehensif konsep green economy di berbagai negara.

"Saat ini orientasi pembangunan juga harus berorientasi lingkungan. Dalam pertemuan ini, perkembangan mengenai konsep green economy akan dibahas mendalam," kata Gusti.

Bahasan ketiga adalah "Biodiversity and Ecosystem". Dijelaskan Gusti, pada tahun 2010 ini Indonesia juga menetapkan sebagai tahun keanekaragaman hayati.

Pertemuan ini dinilainya bermanfaat untuk mencapai target tersebut dalam mengimplementasikan keputusan yang terkait pelayanan keanekaragaman hayati dan ekosistem.

Gusti mengharapkan, pertemuan tingkat menteri lingkungan hidup ini bisa menghasilkan draft Deklarasi Nusa Dua dan rancangan keputusan mengenai kelautan. Para menteri juga dijadwalkan melakukan pertemuan informal untuk membahas tindakan pencegahan perubahan iklim pasca COP15 Kopenhagen, menuju COP16 di Meksiko pada akhir 2010 mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan ke-11 Special Session of The UNEP Governing Council/Global Ministerial Environment Forum (GC-UNEP) pada tanggal 24-26 Februari mendatang, di Bali.

Walhi: Hutan Sumsel Mayoritas Rusak

Saturday, 13 February 2010 12:21 Antara

Palembang (ANTARA News) - Hutan di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mayoritas rusak akibat pembalakan liar, erosi dan berbagai gangguan alam lainnya, kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Anwar Sadat di Palembang, Sabtu.

Ia mengatakan, dari 3,7 juta hektare hutan yang ada di provinsi ini, hanya satu juta ha di antaranya yang masih lebat dan baik.

Kerusakan itu antara lain akibat masih adanya penebangan liar, dan berbagai kerusakan akibat alam lainnya, kata dia pula.

Oleh karena itu mulai dari sekarang menghentikan penebangan liar karena hutan yang rusak akan berdampak banjir, longsor dan berbagai bencana alam lainnya, ujar dia.

Ketika ditanya tentang program "satu orang satu pohon" yang dicanangkan beberapa waktu lalu, ia mengatakan, itu memang cukup baik terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan.

Namun, lanjut dia, program itu belum begitu maksimal dengan kondisi hutan yang rusak sekarang ini.

Sehubungan itu diharapkan seluruh aparat dan lapisan masyarakat untuk bersama-sama melestarikan hutan supaya lingkungan tetap hijau, kata dia.

Selain itu perlu adanya penataan lingkungan supaya daerah-daerah yang rawan banjir dan longsor diharapkan tidak terjadi bencana lagi, tambah dia. (U005/K004)

Palembang (ANTARA News) - Hutan di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mayoritas rusak akibat pembalakan liar, erosi dan berbagai gangguan alam lainnya, kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Anwar Sadat di Palembang, Sabtu.