Negosiasi perubahan iklim dalam kerangka United Nations Framework on Climate Change (UNFCCC) tak berlangsung sebagaimana mestinya. Pada konteks mitigasi, dibutuhkan upaya ekstra di level internasional untuk menghasilkan kesepakatan mengikat pasca 2012 dengan berbasis pada prinsip common but differentiated responsibilities. Sebaliknya, diperlukan kesungguhan pemerintah untuk menyelaraskan program pembangunannya dengan agenda perubahan iklim, sebagaimana tertera pada pertimbangan-pertimbangan pokok yang mendasari keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI).

Solidaritas Selamatkan Ekologi Gambut

Aliansi Rakyat Pengelola Gambut (ARPAG) Kalimantan Tengah mengirim surat terbuka untuk seluruh delegasi dan pihak manaun yang menghadiri Climate Talks Bangkok 2009. Mereka mendesak Negara-negara kaya Emitor Karbon (C02) seperti; Amerika, Kanada, Australia, Rusia, Inggris, Prancis, Malaysia, China dan Negara berkembang lainnya, menurunkan emisi karbonnya sampai “nol” agar keselamatan bumi dan rakyat dapat terjamin secara bergenerasi. Mereka juga tegas menolak dan membatalkan usulan  Taman Nasional MAWAS seluas  sekitar 377 ribu ha, rencana investasi pertambangan migas, perkebunan kelapa sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI) di eks PLG 1 juta hektar.

***