Nelayan Tradisional Kian Tersisih
Monday, 22 February 2010 12:43
Kompas
AMBON, KOMPAS - Nelayan tradisional di Ambon, Maluku, yang menggunakan alat tangkap ikan huhate, semacam alat pancing, kian tersisih. Mereka kalah bersaing dengan nelayan yang menggunakan jaring.
Peter (41), salah seorang nelayan tradisional di Galala, Ambon, Minggu (21/2), mengatakan, nelayan dengan alat tangkap jaring kebanyakan nelayan asing yang berasal dari Filipina. Mereka kerap beroperasi di perairan tempat nelayan tradisional Ambon biasa mencari ikan, misalnya di perairan Seram, Buru, Bitung, dan Banda.
Dengan menggunakan jaring, mereka dapat menangkap ikan tiga sampai empat kali lipat lebih banyak daripada yang bisa ditangkap nelayan tradisional. Dampaknya, nelayan tradisional hanya mendapat sisanya yang jumlahnya tergolong sedikit.
”Sekali melaut (dua hari sampai lima hari), nelayan Ambon hanya bisa menangkap ikan cakalang, sejenis ikan tongkol, 500 kilogram sampai 2 ton. Jumlah itu jauh di bawah hasil tangkapan sebelum tahun 1980, yang minimal 2 ton sekali melaut,” papar Peter.
Yonas (43), nelayan yang memiliki enam perahu di Galala, mengungkapkan, tidak hanya nelayan asing yang membuat nelayan lokal terancam. Sejumlah perusahaan nasional yang mengoperasikan perahu dengan alat tangkap jaring untuk menangkap ikan di perairan Maluku juga mengundang resah.
Perusahaan seperti itu, lanjut Yonas, tidak sedikit yang menyewa orang Filipina yang terbiasa menangkap ikan dengan jaring. ”Di sisi lain, nelayan tradisional Ambon enggan menggunakan alat tangkap jaring karena tidak terbiasa,” katanya.
Tak dioperasikan
Kondisi yang demikian, kata Peter, Yonas, dan beberapa nelayan tradisional Galala lainnya, menyebabkan mereka memilih tidak mengoperasikan perahunya. Hal itu disebabkan biaya operasi yang dikeluarkan nelayan tidak sebanding dengan hasil tangkapan.
Sekretaris Jenderal Lembaga Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik mendesak pemerintah menerbitkan regulasi guna melindungi perairan yang menjadi wilayah tangkap nelayan tradisional. Negara lain yang bertumpu pada perikanan, seperti Jepang, katanya, sangat melindungi nelayan dengan regulasi.
Regulasi seperti itu dinilai perlu, terutama jika pemerintah ingin tetap menjadikan Maluku sebagai lumbung perikanan. ”Apalagi jika ingin Indonesia menjadi produsen ikan terbesar di dunia tahun 2012. Saat ini, Indonesia menduduki posisi keempat. Posisi pertama ditempati oleh China, lalu Peru, dan terakhir Amerika Serikat,” kata Riza.
Target sebagai produsen ikan terbesar tidak akan tercapai jika pencurian ikan dan penangkapan ikan secara besar-besaran tanpa memerhatikan keberlanjutan produksi ikan, seperti sekarang ini, terus terjadi. ”Yang terjadi pada akhirnya nelayan tradisional kian terpuruk,” ujar Riza.
Tak sependapat
Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual, Maluku, Joko Supraptomo tidak sependapat jika dikatakan tangkap jaring tidak memperhatikan keberlanjutan produksi ikan. ”Hal itu tinggal tergantung dari ukuran mata jaringnya. Ukuran ini pun ada aturannya sehingga jaring tidak menangkap ikan kecil,” ujarnya.
Joko berpendapat, nelayan tradisional bukan tidak bisa beralih ke alat tangkap jaring. ”Mereka lebih memilih huhate karena sudah turun-temurun menggunakannya sehingga sulit beralih ke jaring,” katanya. (APA)
AMBON, KOMPAS - Nelayan tradisional di Ambon, Maluku, yang menggunakan alat tangkap ikan huhate, semacam alat pancing, kian tersisih. Mereka kalah bersaing dengan nelayan yang menggunakan jaring.
Peter (41), salah seorang nelayan tradisional di Galala, Ambon, Minggu (21/2), mengatakan, nelayan dengan alat tangkap jaring kebanyakan nelayan asing yang berasal dari Filipina. Mereka kerap beroperasi di perairan tempat nelayan tradisional Ambon biasa mencari ikan, misalnya di perairan Seram, Buru, Bitung, dan Banda.
Dengan menggunakan jaring, mereka dapat menangkap ikan tiga sampai empat kali lipat lebih banyak daripada yang bisa ditangkap nelayan tradisional. Dampaknya, nelayan tradisional hanya mendapat sisanya yang jumlahnya tergolong sedikit.
”Sekali melaut (dua hari sampai lima hari), nelayan Ambon hanya bisa menangkap ikan cakalang, sejenis ikan tongkol, 500 kilogram sampai 2 ton. Jumlah itu jauh di bawah hasil tangkapan sebelum tahun 1980, yang minimal 2 ton sekali melaut,” papar Peter.
Yonas (43), nelayan yang memiliki enam perahu di Galala, mengungkapkan, tidak hanya nelayan asing yang membuat nelayan lokal terancam. Sejumlah perusahaan nasional yang mengoperasikan perahu dengan alat tangkap jaring untuk menangkap ikan di perairan Maluku juga mengundang resah.
Perusahaan seperti itu, lanjut Yonas, tidak sedikit yang menyewa orang Filipina yang terbiasa menangkap ikan dengan jaring. ”Di sisi lain, nelayan tradisional Ambon enggan menggunakan alat tangkap jaring karena tidak terbiasa,” katanya.
Tak dioperasikan
Kondisi yang demikian, kata Peter, Yonas, dan beberapa nelayan tradisional Galala lainnya, menyebabkan mereka memilih tidak mengoperasikan perahunya. Hal itu disebabkan biaya operasi yang dikeluarkan nelayan tidak sebanding dengan hasil tangkapan.
Sekretaris Jenderal Lembaga Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik mendesak pemerintah menerbitkan regulasi guna melindungi perairan yang menjadi wilayah tangkap nelayan tradisional. Negara lain yang bertumpu pada perikanan, seperti Jepang, katanya, sangat melindungi nelayan dengan regulasi.
Read more...
|
Dari Pantai Manggar, Penyelamatan Lingkungan Itu Disuarakan
Monday, 22 February 2010 12:40
Kompas
Dewa Ruci, good ship. This kite is good. Who’s made?” Robert, warga Selandia Baru, melontarkan kata-kata itu saat melihat layang-layang Kapal Dewa Ruci bergambar bunga anggrek hitam dengan motif ukiran dayak menari-nari di atas Pantai Manggar, Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (21/2).
Tidak hanya Robert, sebagian besar peserta lain, mulai dari pelajar 60 sekolah, utusan organisasi sosial, hingga warga negara asing dari 15 negara yang menjadi peserta Festival Layang-layang Internasional Kalimantan itu, juga berkomentar serupa. ”Saya senang layang-layang Dewa Ruci. Festival ini menyenangkan,” kata mereka.
Pantai Manggar kemarin dimeriahkan ribuan layang-layang tradisional yang dimainkan pelajar dan ratusan lainnya yang merupakan kreativitas peserta festival. Sebagian besar menampilkan model manusia dan satwa, seperti orang yang berpakaian adat Madura, Jawa, Papua, Betawi, dan ninja, serta beruang madu, singa, gurita, burung kakatua, ular, ikan pari, hiu, dan kura-kura.
Model layang-layang lainnya, antara lain, adalah sepeda, kapal, dan lampion.
Ukuran layang-layang bervariasi, mulai dari yang panjangnya kurang dari 1 meter sampai 5 meteran.
Kampanye
Festival yang dilangsungkan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Ke-113 Kota Balikpapan itu tak hanya bertujuan mengajak warga bergembira, tetapi sekaligus dijadikan ajang kampanye mengenai pentingnya menjaga lingkungan, terutama terkait pemanasan global.
Mengenai layang-layang Dewa Ruci yang mendatangkan decak kagum banyak orang, Letnan Satu (Pelaut) Budianto dari Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Balikpapan mengatakan, pihaknya memerlukan waktu sekitar dua bulan untuk pembuatannya.
Layang-layang itu berukuran panjang 5 meter dan tinggi sekitar 3 meter dengan layar bertingkat empat. ”Biayanya sekitar Rp 5 juta,” kata Budianto seraya menambahkan, kerangka layang-layang dibuat dari aluminium, sedangkan layarnya dari kain parasut.
Untuk bisa terbang, menurut Budianto, diperlukan 12 orang. ”Ini hasil kreasi pertama saya. Saya hanya mencoba-coba untuk ikut festival,” ujarnya.
Layang-layang dengan barisan manusia berpakaian adat Madura milik H Santo, warga Balikpapan, yang dimainkan Sukar sebenarnya tidak kalah menarik. Namun, jika dibandingkan dengan layang-layang Dewa Ruci, jumlah penggemarnya bisa dibilang kalah.
Tak hanya itu yang ditampilkan grup pencinta layang-layang bernama Pelangi milik Santo. Mereka juga menerbangkan barisan lebih dari 20 layang-layang kura-kura.
”Selain ingin melihat berbagai kreativitas sejumlah negara, kami ke sini karena ikut terpanggil untuk berpartisipasi dalam kampanye cinta lingkungan,” kata Santo.
”Yang membuat peserta dari Indonesia cukup bangga adalah karya bangsa sendiri tidak kalah dengan layang-layang dari luar negeri. Padahal, sebagian besar biaya pembuatan layang-layangnya, seperti motif berpakaian adat Madura dan kapal Dewa Ruci, hanya sekitar Rp 5 juta,” kata Sukar.
Biaya pembuatan itu jauh di bawah layang-layang yang ditampilkan peserta dari luar negeri, seperti ikan hiu, yang mencapai Rp 35 juta.
Terlepas dari soal harga, yang pasti ribuan pelajar Balikpapan beserta orangtua dan guru mereka mendapatkan pelajaran soal lingkungan yang berharga di Pantai Manggar tersebut.(M Syaifullah)
Dewa Ruci, good ship. This kite is good. Who’s made?” Robert, warga Selandia Baru, melontarkan kata-kata itu saat melihat layang-layang Kapal Dewa Ruci bergambar bunga anggrek hitam dengan motif ukiran dayak menari-nari di atas Pantai Manggar, Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (21/2).
Read more...
Perkebunan Sawit Tanpa Izin Marak
Monday, 22 February 2010 12:37
Kompas
Pontianak, Kompas - Perkebunan kelapa sawit yang terindikasi melanggar peraturan, yaitu beroperasi tanpa memiliki surat izin pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan, marak dan meliputi luas sekitar 2.000.000 hektar di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Karena itu, Kementerian Kehutanan akan membawa kasus tersebut ke jalur hukum.
Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kalimantan Barat (Kalbar) Soenarno, Sabtu (20/1), menegaskan, Kementerian Kehutanan memastikan akan membawa kasus pelanggaran tersebut ke jalur hukum.
Sementara Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Sabtu di Pontianak, mengakui, di Indonesia jutaan hektar perkebunan dan pertambangan beroperasi tanpa izin pelepasan kawasan atau izin pinjam pakai.
”Dari laporan yang sudah masuk, perkebunan yang beroperasi tanpa izin lahannya memang mencapai jutaan hektar. Saya tidak ingat persis angkanya,” tutur Zulkifli Hasan kepada wartawan di ruang VIP Bandara Supadio.
Menurut Menhut, laporan mengenai banyaknya lahan perkebunan yang beroperasi tanpa izin itu masuk ke Tim Terpadu Penanganan Pelanggaran Kehutanan yang dibentuk pada Januari 2010. Tim terpadu tersebut, antara lain, terdiri atas Kementerian Kehutanan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Kalteng paling luas
Soenarno menjelaskan, sekitar 1,5 juta hektar berada di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan 332.000 hektar berada di Kalbar. Sekitar 300.000 hektar dari 332.000 hektar yang ada di Kabupaten Ketapang, Kalbar, dipastikan tidak berizin.
”Di Kabupaten Bengkayang dan Sanggau (keduanya di Kalbar) yang melanggar 28.000 hektar dan sekitar 4.000 hektar,” ujar Soenarno.
Menyangkut pelanggaran di Kalteng, Direktur Eksekutif Save Our Borneo Nordin membenarkan bahwa pelanggaran atas lahan 1,5 juta hektar tersebut dilakukan oleh sedikitnya 77 perusahaan dari 144 perusahaan perkebunan di Kalteng.
Dari Medan, Sumatera Utara, diperoleh informasi bahwa harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) cenderung naik, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah panen CPO yang menurun serta musim dingin di Eropa yang datang lebih awal daripada tahun sebelumnya sehingga panen kedelai dan biji matahari berkurang.
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Sumatera Utara Balaman Tarigan mengatakan, pada akhir tahun 2009 harga CPO Rp 6,2 juta per ton dan pada akhir Februari 2010 melonjak menjadi Rp 7,6 juta per ton.
”Kami optimistis harga CPO akan terus naik dan tembus Rp 10 juta per ton,” kata Tarigan seusai acara Musyawarah Cabang II Gapki Cabang Sumut di Medan, Sabtu. (AHA/FUL/MHF)
Pontianak, Kompas - Perkebunan kelapa sawit yang terindikasi melanggar peraturan, yaitu beroperasi tanpa memiliki surat izin pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan, marak dan meliputi luas sekitar 2.000.000 hektar di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Read more...
Tanggulangi Banjir Bersama
Monday, 22 February 2010 12:35
Emil Salim
Sudah diketahui pelestarian hutan di hulu sungai perlu untuk menangkap curah hujan, menyalurkannya ke sungai, dan mencegah banjir. Lalu, mengapa hutan tetap dirusak sehingga banjir tak terelakkan? Bagaimana menanggulangi?
Hutan adalah ”barang publik” yang tak mengenal mekanisme ekonomi pasar. Tak ada ”pasar hutan” yang menjual jasa hutan menyerap curah hujan, mencegah tanah longsor, erosi, menyerap karbon, mencegah banjir, memasok air tawar yang semua ini bermanfaat bagi publik. Namun, semua manfaat ini tak secara langsung bermanfaat menaikkan pendapatan penduduk lokal. Sebaliknya, bila hutan dibuka, tanah bisa ditanam tumbuhan yang menghasilkan pendapatan bagi penduduk lokal.
Sungai adalah ”barang publik” yang tak masuk mekanisme ekonomi pasar. Tak ada ”pasar sungai” yang menjual jasa sungai sebagai air minum, mandi-cuci, air pabrik, dan lain-lain. Semua jasa sungai itu gratis digunakan penduduk konsumennya. Bahkan, badan sungai secara gratis digunakan jadi ”tong sampah”. Perusahaan air minum di hilir sungai mengolahnya jadi air minum. Pabrik, seperti Krakatau Steel (KS), menggunakan air sungai dalam proses produksinya. Semua ini berlangsung secara gratis.
Karena hutan ataupun sungai sebagai barang publik tidak punya ”harga pasar”, keduanya dieksploitasi habis-habisan. Semua orang merasa bebas memanfaatkan tanpa mengindahkan pemeliharaan dan dampak eksploitasi bagi kelangsungan sumber daya alam ini. Ini salah satu sebab pokok lahirnya banjir secara berkala di Tanah Air kita.
Maka, arah pemecahan banjir perlu diusahakan dengan mengoreksi kelemahan ekonomi pasar dengan ”memberi harga” pada fungsi hutan dan sungai. Penduduk hulu sungai perlu dibayar untuk ”melestarikan dan menanam hutan” oleh penduduk hilir yang ”memanfaatkan air”. Dan, ”pasar” menghubungkan kepentingan penduduk hulu dengan konsumen hilir diciptakan secara sadar melalui konsultasi dan musyawarah.
Proses menciptakan ”pasar” ini berhasil dilaksanakan LP3ES bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Banten, PT KS, dan lembaga masyarakat desa di hulu Sungai Cidanau, di Rawa Dano, dan hilirnya yang mengalir di tepi kawasan PT KS. Aktivis dari LP3ES, Munawir, mondar-mandir mempertemukan ”kesediaan membayar” pengusaha PT KS guna mencegah turunnya debet aliran air dengan ”kesediaan menerima imbalan” penduduk di hulu Cidanau untuk memelihara dan menanam hutan.
Dengan disepakatinya ”keseimbangan harga antara pembayar dan penerima” dicapai persetujuan memelihara sungai dari hulu ke hilir melalui cara yang menguntungkan kedua pihak. Hingga sekarang, hutan di hulu terpelihara karena penduduk memperoleh uang sebagai alternatif menanam dan melestarikan hutan, sedangkan PT KS membayar biaya tercegahnya debet air sungai menurun.
Intervensi
Hakikat model intervensi pengelolaan sungai seperti ini bisa ditiru di daerah aliran sungai lain. Karena ada ratusan ribu sungai dengan cabang dan ranting sungai, pola pendekatan ini perlu keterlibatan banyak kelompok masyarakat desa dalam hubungan kerja sama pemerintah, pengusaha, dan masyarakat sipil.
Logika alur pikiran mengembangkan ”pasar buatan” dalam menangani jasa-jasa lingkungan bisa diterapkan di banyak hal serupa.
Apabila sungai dipadati buangan sampah plastik, penting untuk mengendalikan salah satu sumbernya, yaitu supermarket Carrefour, Hero, dan sebagainya serta mal yang banyak memakai kantong plastik.
Di Jepang, kantong plastik digantikan kantong kain dan daun pandan atau bahan alami lain sesuai kearifan leluhur nenek moyang, ”Mottainai”. Pembuatan kantong ini bisa membuka lapangan kerja bagi ibu-ibu rumah tangga. Fungsi hutan menyerap air hujan bisa juga ditunjang usaha menggali ratusan ribu biopori sebagai lubang penyerapan air hujan sekaligus memperbesar volume air tanah.
Insentif dan disinsentif adalah alat ampuh mengajak masyarakat ikut serta membangun gerakan besar menanggulangi banjir. Jika pemerintah melaksanakan secara konsekuen program pengendalian banjir dan diimbangi gerakan masyarakat mengembangkan biopori, cekdam, mengganti kantong plastik dengan bahan alami dan semua ini dikerjakan dalam pasar yang dikoreksi, pasar memberi imbalan pada jasa lingkungan hutan dan sungai, akan tumbuh harapan banjir bisa kita tanggulangi.
Emil Salim Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sudah diketahui pelestarian hutan di hulu sungai perlu untuk menangkap curah hujan, menyalurkannya ke sungai, dan mencegah banjir. Lalu, mengapa hutan tetap dirusak sehingga banjir tak terelakkan? Bagaimana menanggulangi?
Hutan adalah ”barang publik” yang tak mengenal mekanisme ekonomi pasar. Tak ada ”pasar hutan” yang menjual jasa hutan menyerap curah hujan, mencegah tanah longsor, erosi, menyerap karbon, mencegah banjir, memasok air tawar yang semua ini bermanfaat bagi publik. Namun, semua manfaat ini tak secara langsung bermanfaat menaikkan pendapatan penduduk lokal. Sebaliknya, bila hutan dibuka, tanah bisa ditanam tumbuhan yang menghasilkan pendapatan bagi penduduk lokal.
Last Updated ( Monday, 05 April 2010 12:37 )
Read more...
Jurus Baru Melumat Metana
Tuesday, 09 February 2010 09:30
Kompas
KOMPAS.com - Pemanasan global akibat akumulasi gas-gas di atmosfer, di antaranya metana, menimbulkan efek lanjutan, yaitu perubahan iklim dan kondisi lingkungan bumi yang memburuk. Namun selama ini perhatian banyak dipusatkan untuk menekan gas karbon. Padahal, metana-lah yang menjadi penyebab terbesar pemanasan global. Maka, belakangan sasaran mulai diarahkan pada gas yang satu ini.
Sumber gas metana atau CH ada di mana-mana, bukan hanya dari rawa atau lahan basah. Gas metana juga bisa muncul akibat aktivitas manusia, mulai dari toilet di rumah tangga, lahan pertanian, dan peternakan, hingga tempat pembuangan sampah. Namun, penghasil metana paling menonjol adalah sektor pertanian dan peternakan.
Seperti dilaporkan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) tahun 2006, dari industri peternakan tercatat emisi gas penyebab efek rumah kaca paling dominan adalah metana (37 persen), sedangkan karbon dioksida (CO) hanya 9 persen. Masih menurut FAO, dalam lingkup global pun industri peternakan penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) tertinggi, yaitu 18 persen, bahkan melebihi emisi gas yang berasal dari sektor transportasi, yang hanya 13 persen.
Mulai bangkit
Volume metana yang melingkupi permukaan bumi mungkin belum seberapa. Di perut bumi dan dasar laut kutub utara terkubur 400 miliar ton gas ini, atau 3.000 kali volume yang ada di atmosfer. Namun, lambat laun gas dari permafrost ini mulai bangkit dari kuburnya akibat dieksploitasi untuk sumber energi. Selain itu, pencairan es juga terjadi di kutub karena pemanasan global.
Kondisi ini jelas memperburuk efek GRK karena potensi gas metana 25 kali lipat dibandingkan CO. Kalkulasi tersebut berdasar pada dampak yang ditimbulkannya selama seabad terakhir. Namun, penghitungan jumlah rata-rata metana dalam 20 tahun terakhir meningkat 72 kali lebih besar dibandingkan dengan CO.
Bila itu terjadi, ancaman kepunahan spesies di muka bumi akan membayang, seperti yang pernah terjadi pada masa Paleocene-Eocene Thermal Maximum (PETM) 55 juta tahun lalu dan pada akhir periode Permian sekitar 251 juta tahun lalu.
Lepasnya gas metana dalam jumlah besar mengakibatkan turunnya kandungan oksigen di muka bumi ini hingga mengakibatkan punahnya lebih dari 94 persen spesies di muka bumi.
Dr Kirk Smith, profesor kesehatan lingkungan global dari Universitas California, Amerika Serikat, mengingatkan adanya ancaman gas ini. Saat ini dunia memfokuskan strategi pada pengurangan emisi CO tetapi sedikit yang berkonsentrasi pada pengurangan emisi metana. Padahal, metana tergolong gas berbahaya, bukan hanya menimbulkan efek GRK yang nyata, melainkan juga membantu terbentuknya lapisan ozon di permukaan tanah yang membahayakan bagi kesehatan manusia.
Kandungan metana yang tinggi akan mengurangi konsentrasi oksigen di atmosfer. Jika kandungan oksigen di udara hingga di bawah 19,5 persen, akan mengakibatkan aspiksi atau hilangnya kesadaran makhluk hidup karena kekurangan asupan oksigen dalam tubuh. Meningkatnya metana juga meningkatkan risiko mudah terbakar dan meledak di udara. Reaksi metana dan oksigen akan menimbulkan CO dan air.
Pelumat metana
Upaya menekan emisi metana ke atmosfer belakangan mulai gencar dilakukan di negara yang memiliki lahan padi sawah terbesar, yaitu India dan China. Indonesia pun tak ketinggalan.
Salah satu caranya adalah dengan menerapkan sistem budidaya yang disebut dengan System of Rice Intensification (SRI). Pola budidaya padi tersebut bertujuan untuk mengurangi pemberian air pada lahan sawah. Karena diketahui, dengan kondisi air terbatas, produksi gas metana oleh mikroba anaerob berkurang.
Sistem bercocok tanam ini diperkenalkan pertama kali oleh misionaris dari Perancis, Henri de Laulanie, di Madagaskar tahun 1983. Pola bertanam padi ini lalu dikembangkan Prof Norman Ufhop dan akhirnya disebarkan ke Asia, seperti India, Pakistan, Sri Lanka, Banglades, China, Vietnam, dan Indonesia.
Pada SRI, dengan mengurangi air dan benih berkisar 40 sampai 80 persen, panen padi justru dapat meningkat 50 hingga 70 persen dibandingkan cara konvensional yang berkisar 4 hingga 5 ton per hektar. Kini, lebih dari 13.000 petani sudah menerapkan SRI pada lahan sekitar 9.000 hektar.
”Bila SRI diaplikasikan pada seluruh sawah di Indonesia yang luasnya 11 juta hektar, selain tercapai peningkatan produksi padi, emisi metana juga dapat diturunkan dalam jumlah sangat signifikan,” kata peneliti dari Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), I Made Sudiana.
Upaya menekan emisi metana dari lahan persawahan juga ditempuh Sudiana dengan mencari mikroba yang berperan dalam melepaskan metana ke atmosfer dan yang mengoksidasi metana. Di lahan persawahan konvensional yang tergenang air ditemukan mikroba metanogen yang anaerob atau bekerja dalam kondisi tanpa udara. Bakteri ini menghasilkan gas metana.
Emisi gas metana di sawah pada sistem SRI ternyata juga dihasilkan oleh bakteri metanogenik yang ada dalam usus cacing tanah (Aporrectodea caliginosa, Lumbricus rubellus, dan Octolasion lacteum), yaitu saat cacing tanah membuat lubang untuk meningkatkan aerasi tanah sawah.
Dalam penelitiannya bersama peneliti dari Universitas Tokyo dan Otsuka di Sukabumi ditemukan, komunitas mikroba pesaingnya, yaitu metanotropik yang mengonsumsi atau mengoksidasi gas metana, menjadi metanol. Maka, untuk menekan emisi gas metana yang dihasilkan metanogen harus ditambahkan gipsum (CaSO. 2HO) yang dapat menstimulasi pertumbuhan metanotropik—kompetitornya.
”Dengan begitu, pertumbuhan mikroba metanogen tertekan,” kata Sudiana, yang meraih doktor bidang dinamika populasi mikroba dari Universitas Tokyo, Jepang.
Lebih lanjut di laboratorium milik Puslit Biologi LIPI di Cibinong, Sudiana berhasil mengisolasi tiga gen pada mikroba metanotropik. Isolasi berlangsung selama dua bulan. Inokulan yang ditemukan tahun lalu itu disebut Metrop 09 dan menjadi koleksi kultur lembaga riset ini.
Inokulan Metrop masih memerlukan pengujian stabilitas selama setahun ini untuk memastikan respons gen tidak berubah jika berada di lingkungan yang berbeda.
”Nantinya inokulan tersebut dapat dikembangbiakan dan diaplikasikan pada pupuk hayati sebagai mikroba konsorsium,” ujar Sudiana.
Dengan pupuk hayati plus itu, akan dihasilkan tanaman yang berproduktivitas tinggi, tetapi minim produksi metana.
KOMPAS.com - Pemanasan global akibat akumulasi gas-gas di atmosfer, di antaranya metana, menimbulkan efek lanjutan, yaitu perubahan iklim dan kondisi lingkungan bumi yang memburuk. Namun selama ini perhatian banyak dipusatkan untuk menekan gas karbon. Padahal, metana-lah yang menjadi penyebab terbesar pemanasan global.
Last Updated ( Saturday, 13 February 2010 09:33 )
Read more...
|
|
